Kejagung Jangan Kejar Setoran Kayak Sopir Angkot!

Rimanews – Kejaksaan Agung (Kejagung) diimbau agar tidak bekerja mengejar “setoran” dalam menangani sejumlah kasus hukum. Selama ini, Kejagung terkesan bekerja serampangan. Hal itu terbukti dari sejumlah kasus yang ditangani lembaga yang dipimpin HM Prasetyo itu. Baca Juga Sidang Ahok dipindah, pengunjung tetap dibatasi Bukan main bom, Djarot cerita Islam di Indonesia Foto penampakan keretakan tiang jembatan tol Purbaleunyi KM100 Direktur Indonesia Publik Institute Karyono Wibowo mencontohkan, kasus korupsi gardu listrik yang melibatkan Dahlan Iskan dan kasus penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen milik PT Victoria Securities Indonesia (VSI) . Menurut dia, Tim Satgasus Kejagung perlu hati-hati sebelum melakukan tindakan hukum terhadap siapapun, termasuk dalam menangani perkara VSI. Penegak hukum harus menggunakan asas kehati-hatian dalam menangani suatu perkara. “Tidak bisa serampangan seperti halnya penanganan perkara terhadap VSI. Kedudukan perkaranya mesti jelas, bukti-buktinya juga harus kuat agar tidak menimbulkan masalah kedepannya. Status hukumnya mesti kuat agar kasusnya tidak seperti Dahlan Iskan yang akhirnya menang di praperadilan karena kejaksaan dinilai lemah dalam membuat sangkaan,” kata dia, Kamis (20/08/2015). Dalam penanganan kasus VSI, kata dia, tim kejaksaan dinilai janggal, karena kurang jelas pokok materi hukumnya. “Karenanya penanganan kasus ini menimbulkan tanda tanya. Misalnya, pihak Satgasus Kejaksaan belum menyebutkan siapa pelapornya, kalau disangka ada unsur korupsi belum disebutkan berapa kerugian negara,” ungkapnya. Selain itu, belum dijelaskan apakah ada laporan dari BPK dan BPKP yang menyebutkan ada kerugian negara. Lalu, timbul pertanyaan, dimana peran OJK dan BPPN dalam kasus ini. Maka agar kasus ini menjadi terang benderang mestinya pihak-pihak yang terkait perlu diperiksa dan dimintai keterangan bila perlu dikonfrontir. Lebih jauh aktivis 98 ini mengatakan, penegak hukum di kejaksaan sebaiknya jangan menggunakan paradigma dan filosofi seperti sopir angkot yang berlomba-lomba mengejar setoran dalam menangani kasus hukum. “Kejaksaan dalam menangani kasus VSI dan kasus-kasus lainnya perlu menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan kecurigaan adanya penyalahgunaan wewenang (abuse of power), kriminalisasi dan diskriminasi. Jika masih menggunakan paradigma sopir angkot, maka sampai kiamat, upaya penegakan hukum yang berkeadilan hanya menjadi slogan,” kata dia. Sponsored Telah Launching Rimanews Android Apps KATA KUNCI : Korupsi Cessie , hukum , Nasional

Sumber: RimaNews